Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Gaji UMR Timor Tengah Utara Tahun 2021
Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Gaji UMR Timor Tengah Utara Tahun 2021
Diskusi mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Gaji UMR Timor Tengah Utara Tahun 2021 seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Daya Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan memastikan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup layak, memandang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Sekiranya dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena faktor yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan menurut Keperluan Hidup Pantas (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Namun semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Referensi tersebut dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian poin penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang harus Anda ketahui, yakni seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi isu yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang senantiasa digalakkan oleh banyak karyawan, utamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran spesifik untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Akan halnya pemastian UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beragam jenis unsur dan fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi perihal penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau pelaksana bidang usaha, tentu saja Anda mesti memahaminya. Di bawah ini ada pemahaman dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk memastikan supaya para pekerja mendapatkan gaji sebagai penghasilan yang layak.
Merujuk pada Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.
Berdasarkan artian itu dapat diambil rumusan, jika UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi panutan atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah disahkan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.
Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja membatasi cara yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai layak dengan tingkat keperluan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga dapat mendapatkan upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Daya Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua format tunjangan tidak konsisten bukan termasuk komponen standar upah minimum. Wujudnya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini yakni pembayaran bagus secara segera maupun tidak untuk diberikan terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang telah tidak diterapkan lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan begitu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa aturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat rujukan tersebut menurut keperluan hidup layak.
Sanksi, sekiranya terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar upah terhadap pekerja diselesaikan UMR atau UMK dapat menjalankan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah diatur dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi tersebut cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan aturan ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap aturan.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan layak ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial.
Ketentuan aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan menjalankan negosiasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Wujudnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditetapkan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan begitu, besaran nominalnya meliputi poin rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari bermacam sisi hingga ketetapan pelegalan standar gaji tersebut. semoga kabar ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment